Kebutuhan Koalisi

Walau secara teoritis kedudukan presiden tidak bergantung parlemen tapi agar efektif kubu pemerintah perlu dukungan mayoritas sederhana di parlemen. Masalahnya, dengan model multipartai yang cenderung fragmentatif sulit bagi partai-partai—dalam pemilu–meraih mayoritas kursi parlemen. Fragmentasi parpol bukan gejala baru, tapi telah menggelayuti pemerintahan pada era parlementer tahun 1950-an.

Bila ditelisik lebih jauh, masalah ini berurat akar dalam struktur sosial masyarakat majemuk dengan ikatan primordial yang relatif masih kuat. Fragmentasi partai mencuat lagi pasca orde baru karena tiada partai mayoritas di parlemen. PDI-P pemenang pemilu 1999 “hanya” memperoleh  33,74%  suara dan Partai Golkar sebagai jawara pemilu 2004 “hanya” didukung 21,57% suara. Realitas politik ini memaksa partai-partai berkoalisi untuk menjalankan roda pemerintahan.

Bahkan pada masa KH. Abdurahman Wahid, tanpa dukungan memadai dari parlemen pemerintahan jadi labil dan akhirnya Gus Dur lengser dari kursi presiden. Dengan segala keterbatasannya, pemerintahan koalisi SBY-JK relatif berhasil memelihara dukungan minimal di DPR. Sepanjang berbentuk multipartai (sederhana/fragmentatif) maka eksekutif nasional cenderung berbentuk koalisi karena tiada satupun partai mampu memerintah sendiri.

Tindakan elite politik menjajagi kemungkinan koalisi tidak berlebihan. Langkah penjajagan perlu untuk mengantisipasi munculnya koalisi “dadakan” pasca pemilu legislatif. Koalisi “dadakan” cenderung jadi ajang tawar-menawar politik diantara elite-elite partai. Padahal penyamaan pandangan, identifikasi masalah, perumusan program dan skala prioritas serta strategi pencapaian pemerintah perlu disosialisasikan lebih awal agar keputusan koalisi bersifat institusional.

Menimbang Koalisi

Parpol sedikitnya perlu menimbang faktor ideologi dan popularitas kandidat sebelum berkoalisi. Ideologi jadi penting karena mencerminkan pandangan dasar suatu partai. Sebagai pengikat gagasan, ucapan dan tindakan kader partai semestinya segaris dan sebangun dengan ideologi partai. Dari ideologi pula seyogyanya diturunkan program dan kebijakan pemerintah sebagai realisasi ideologi partai. Koalisi dengan kesamaan/kedekatan ideologis memudahkan implementasi kebijakan maupun dalam menanggapi isu-isu politik strategis. Sebaliknya bila koalisi disusun diantara parpol dengan ideologi berbeda besar kemungkinan langkah pemerintah jadi kurang padu. Contoh gamblang, duet Megawati-Hamzah Haz kurang gesit mengantisipasi aksi terorisme karena perbedaan paham dan kepentingan politik diantara pemimpin nasional.  

Seperti pengalaman pilpres 2004 dan banyak kasus pilkada, popularitas kandidat merupakan faktor penting lain menyusun koalisi. Dalam konteks ini, penjajagan koalisi dilakukan dengan menimbang tingkat popularitas kader tertentu dari suatu partai yang akan dijagokan sebagai bakal capres atau bakal cawapres. Bila tingkat popularitas kandidat jadi prioritas utama akan dapat mengarahkan pola koalisi. Boleh jadi, terdapat perbedaan ideologi di antara partai-partai peserta koalisi. Misalnya, bila Partai Golkar menolak “lamaran” PDI-P, maka tidak tertutup kemungkinan PDI-P beraliansi dengan kandidat populer dari PKS seperti pernah dilontarkan Taufik Kiemas. Tantangan berat dari koalisi jenis ini mengelola konflik politik di tubuh pemerintah yang bersumber dari perbedaan paham politik di antara pendukung koalisi.

Sedangkan bila adonan koalisi “menomorduakan” popularitas kandidat demi kedekatan ideologis maka tantangan koalisi relatif berat lolos dari persaingan. Sebab dalam pemilihan langsung pendekatan psikologis lebih dominan ketimbang pendekatan sosiologis. Faktor persepsi pemilih terhadap kepemimpinan kandidat—tercermin dari popularitas kandidat—lebih mempengaruhi perilaku pemilih dibanding faktor lainnya. Memang idealnya, koalisi merupakan perpaduan pasangan capres dan cawapres yang populer dan terdapat kedekatan ideologi diantara pengusung koalisi. Formula koalisi yang mungkin digalang diantara partai-partai berhaluan nasionalis, misalnya kombinasi antara kubu nasionalis-quasi Islam (tradisional/modernis) dipadu dengan faktor antar wilayah, Jawa-luar Jawa.

Menunggu Pileg

Secara praktis gerakan koalisi akan makin intensif setelah pemilu legislatif (pileg). Pola koalisi akan lebih jelas setelah peta kekuatan masing-masing partai tergambar melalui hasil pemilu legislatif.

Pendukung utama koalisi cenderung berasal dari partai-partai lolos Parliamentary Threshold. Pasalnya, tujuan jangka panjang koalisi untuk memperkokoh dukungan pemerintah di DPR. Namun terbuka kemungkinan beberapa partai papan di DPR menggalang aliansi dengan partai-partai yang gagal menembus threshold dengan memasang capres-cawapres yang relatif populer. Namun pasangan capres-cawapres dengan dukungan minim di parlemen—bila terpilih—beresiko mengalami tekanan politik yang kuat dari partai-partai besar jika tidak berkompromi dalam penyusunan kabinet seperti dialami duet SBY-JK di awal pemerintahan. 

Barangkali problema ini akibat kombinasi “ajaib” antara sistem presidensial dengan sistem multipartai fragmentatif. Mumpung masih jauh, partai-partai masih punya banyak waktu menimbang masak-masak koalisi jelang pilpres 2009 demi kepentingan rakyat dan bukan hanya bagi kepentingan partai politik belaka.

Tindakan membelot ke parpol lain bukan kali pertama terjadi. Sejak pemilu 1999 fenomena ini telah menyeruak ke permukaan. Pemilu 2004 misalnya, Sutradara Ginting mantan politisi PKP pindah ke PDI-P. Pada pemilu datang, mantan politisi asal PKB, Muhammad AS Hikam, nyaleg lewat Partai Hanura. Begitu pula Zaenal Ma’arif bekas politisi PBR kini hijrah ke Partai Demokrat. Di Bali, beberapa kader PDI-P menyatakan “mepamit” ke partai lain (BP, 6/9). Begitu mudah politisi melenggang dari partai satu ke partai lain. Gejala apa yang menjangkiti para politisi ini?

Politisi Nir-ideologi

Fenomena “lompat pagar” yang mewabah di kalangan politisi bukan gejala tunggal. Konon tindakan itu dipicu rasa kecewa para kader terhadap mekanisme internal partai. Tapi dengan 44 parpol peserta pemilu (38 parpol nasional dan 6 parpol lokal di Aceh) membuat politisi punya banyak pilihan. Tawaran menggiurkan dari parpol baru turut serta mendorong aksi pembelotan ini.

Berpuluh-puluh partai peserta pemilu membuat tipisnya perbedaan ideologi diantara partai-partai. Dampaknya, mengaburkan tindakan pembelotan politisi dari penilaian ideologis. Padahal sistem kepartaian yang sehat perlu ideologi partai yang kompetitif. Artinya terdapat “jarak ideologis” antarpartai dalam sistem kepartaian (Sartori, 1976). Dengan demikian rakyat dapat membedakan antara ideologi partai yang satu dengan ideologi partai yang lain. Anggota/kader partai dan rakyat/pemilih mengidentifikasi diri mereka dengan partai tertentu berdasar kesesuaian ideologi dan kepentingannya.

Kelihatannya, partai-partai baru belum mampu mereposisi ideologi mereka diantara ideologi partai-partai mapan. Partai-partai baru belum menawarkan ideologi alternatif diantara dua ideologi yang paling kompetitif yakni, Nasionalis dan Islam. Ideologi partai-partai baru sekedar menambah variannya saja. Paling banter perbedaan diantara partai-partai itu hanya dikenali lewat atribut atau tokoh-tokohnya.

Karena tidak terdapat perbedaan ideologi yang menonjol—baik diantara partai-partai nasionalis maupun diantara partai-partai Islam, para politisi jadi leluasa melenggang dari satu partai ke partai lain. Mereka seakan tanpa “dosa” menanggalkan keyakinan politik yang mereka anut sebelumnya.

Kader Partai Golkar misalnya, mudah meloncat ke PDI-P atau Partai Demokrat atau parpol “nasionalis-sekuler” lain, demikian pula sebaliknya. Di mata para pembelot, perpindahan ke sesama partai “nasionalis-sekuler”—berazas Pancasila, barangkali tidak menimbulkan aib politik.

Begitu pula aktivis partai Islam mudah hengkang ke sesama partai Islam seperti PPP, PKS, PBR, PBB atau ke partai “nasional berbasis massa Islam” seperti PKB dan PAN. Ironisnya, aksi “lompat pagar” juga terjadi diantara kader partai yang ideologi politiknya bertentangan. Kader partai nasionalis hengkang ke parpol berazas agama atau sebaliknya.

Padahal salah satu basis sosiologis partai adalah ideologi. Ideologi berhubungan dengan idealisme, suatu sudut pandang filosofis. Ideologi harusnya jadi orientasi bagi kader partai dalam meraih dan mengelola kekuasaan. Singkatnya, politisi dituntut konsisten merealisasikan ideologinya.

Inkonsistensi keyakinan politik menimbulkan kesenjangan antara ideologi resmi partai dengan prakteknya. Mengklaim diri partai demokratis, namun nyatanya mengebiri demokrasi. Mengaku partai nasionalis, tapi gemar mengobral kekayaan negara. Menganut agama sebagai azas partai, tapi politisinya koruptor. Kontradiksi antara cita-cita dan realita menunjukkan ideologi partai belum berkorespondensi dengan kenyataan (McLellan, 2005).

Pragmatisme Politik

Di luar faktor kepartaian, aksi “lompat pagar” kebanyakan dipicu karena pragmatisme politisi terhadap kekuasaan. Bukan hanya pembelot yang bersikap pragmatis, tapi partai yang menerima pembelot pun sama pragmatisnya. Sebab, aksi pembelotan hanya mungkin terjadi kalau “harga” dan “ongkos” politiknya sesuai—menurut ukuran masing-masing pihak.

Para politisi yang tersisih dari proses pencalegan atau mendapat nomor urut besar enggan kehilangan tahta politiknya. Jika mereka tetap bertahan di partai lama maka peluang jadi wakil rakyat kemungkinan besar gagal. Sementara jika menyeberang ke partai lain harapan jadi wakil rakyat lebih mungkin terwujud.

Politisi pun rela menanggalkan keyakinan politik agar tetap bertengger di tangga kekuasaan. Kontribusi partai yang pernah memberi mereka jabatan empuk sirna dalam sekejap. Kalkulasi politik jangka pendek lebih dominan dibanding pertimbangan politik jangka panjang. Diktum politik yang berlaku “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”.

Aksi “lompat pagar” akan menghambat regenerasi di tubuh partai. Karena politisi lama di suatu partai berpindah jadi elite baru di partai lain. Pemilu sebelumnya jadi politisi di partai yang satu, pada pemilu berikutnya jadi politisi dari partai lain. Jika aksi politisi ini terus berlangsung maka realita dari pemilu ke pemilu adalah panggung bagi sirkulasi elite politik.

Pada akhirnya, pragmatisme politisi cenderung merugikan rakyat/pemilih. Rakyat hanya jadi obyek untuk melayani syahwat politik mereka. Sikap pragmatis membuat politisi kurang teguh pendirian politiknya. Bila politisi goyah maka kebijakan politik pun mudah terombang-ambing di tengah beragam kepentingan. Karena orientasi politik sudah tidak jelas—iming-iming jabatan, fasilitas dan materi, membuat politisi mudah tergelincir ke lembah hitam kekuasaan.

Penulis, akademisi,

alumnus Pascasarjana FISIP UI

Kontrol politik rakyat

Pemilu merupakan salah satu instrumen demokrasi. Pemilu berfungsi memperbaharui legitimasi pemerintahan dan lembaga perwakilan (DPR/DPRD). Lembaga perwakilan yang susut pamor politiknya diperbaharui melalui pemilu. Pemilu diyakini merupakan saat tepat bagi rakyat memberi ganjaran politik bagi para wakil rakyat. Wakil rakyat berprestasi layak didukung, sebaliknya yang berkinerja buruk pantas turun panggung. Singkatnya, pemilu merupakan bentuk kontrol politik rakyat terhadap wakilnya secara reguler.

Sejatinya rakyat bisa melakukan kontrol politik kapan saja atas kebijakan yang dirasa merugikan kelompok tertentu. Namun realitanya rakyat jelata sulit mengawasi kinerja lembaga perwakilan. Minimnya akses informasi dan taraf ekonomi serta keterampilan politik kerap jadi penyebabnya. Lazimnya begitu wakil rakyat terpilih mereka sulit dikontrol rakyat/pemilih. Kalau ada kontrol partai biasanya sarat dengan agenda partai berikut kepentingan elitenya. Fungsi kontrol lebih potensial dilakoni kelompok tertentu seperti: pers, LSM, kelompok kepentingan atau lembaga independen (state auxiliary) seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tertangkapnya anggota DPR oleh KPK secara beruntun menunjukkan rakyat jelata nyaris kehilangan kontrol atas aneka penyelewengan kekuasaan para wakil rakyat. Badan Kehormatan DPR kurang gesit menangkal tabiat buruk para anggotanya. Bila dipecat partai itu lantaran partai malu menanggung aib akibat ulah kadernya. Andai kejahatan mereka tidak terbongkar jabatan politik yang mereka sandang akan mulus pada pemilu mendatang. Terkuaknya kasus korupsi anggota DPR merupakan fenomena puncak gunung es mengguritanya praktek korupsi di lembaga perwakilan. Wajah buram lembaga perwakilan adalah produk sistem politik secara keseluruhan termasuk pemilu sebagai sub-sistem di dalamnya.

Agar terpilih wakil rakyat berkualitas pemilih perlu bertambah cerdas. Agar pemilih cerdas butuh asupan informasi memadai agar mampu mengevaluasi wakil rakyat dan dapat memilih wakil rakyat yang lebih aspiratif. Tidak hanya itu, pemilih juga dihadapkan pada rintangan struktural terkait sistem pemilu. Meski secara formal UU No. 10/2008 menganut sistem proporcional terbuka, namun aturan main di dalamnya masih menghalangi kebebasan pemilih menentukan wakil rakyat yang diinginkan.

Terbuka terbatas

Masalah demoktratisasi dalam UU pemilu terletak pada aturan main bagaimana caleg itu terpilih. Sejauhmana keterbukaan caleg terpilih ditentukan oleh suara rakyat/pemilih dapat dijadikan indikatornya (Beetham, 1994). Maksudnya, semakin terbuka mekanisme terpilihnya wakil rakyat makin demokratis sistem pemilunya. Dalam sistem proporsional terbuka, idealnya caleg terpilih ditentukan oleh suara terbanyak dari daftar caleg partai pada suatu daerah pemilihan.

Aturan main dalam UU pemilu belum membuat rakyat/pemilih benar-benar leluasa menentukan para wakil rakyat yang dikehendaki. Konsep keterbukaan seperti dianut UU pemilu direduksi aturan main di dalamnya.  UU pemilu menyatakan, caleg akan terpilih apabila memperoleh suara sekurang-kurangnya mencapai 30% dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Dalam hal jumlah caleg yang mencapai 30% BPP lebih banyak dari jumlah kursi yang diperoleh partai, maka kursi akan diberikan kepada caleg yang memiliki nomor urut lebih kecil. Sementara pada kasus terdapat dua caleg atau lebih yang mencapai 30% BPP maka kursi akan diberikan kepada caleg dengan nomor urut lebih kecil. Sedangkan bila caleg yang mencapai 30% BPP jumlahnya lebih sedikit dari jumlah kursi yang diraih partai, maka sisa kursi diberikan kepada caleg berdasar nomor urut. Terakhir, bila tidak ada caleg yang mencapai sekurang-kurang 30% BPP, maka caleg terpilih ditentukan nomor urut.

Pendek kata, caleg yang memperoleh suara 30% BPP atau lebih, peruntungannya terpilih jadi wakil rakyat masih dipengaruhi faktor nomor urut. Apalagi lagi caleg yang dukungan suaranya kurang dari 30% BPP nasibnya amat ditentukan nomor urut. Pada pemilu 2004 hanya sedikit wakil rakyat berhasil menembus BPP. Karena peranan nomor urut masih strategis pada pemilu depan jadi realistis para kader partai berebut nomor urut lebih kecil.

Rebutan nomor urut sering menimbulkan konflik di kalangan kader partai. Persaingan kepentingan itu memicu praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) antara caleg dengan pejabat partai. Dalam praktiknya tak jarang terjadi jual beli nomor urut terutama bagi caleg berkantong tebal. Regulasi pemilu masih diilhami logika purba kekuasaan demi melestarikan kekuasaan elite politik.

UU pemilu adalah produk DPR yang notabenenya lingkaran elite partai. Agar karier politik sinambung mereka membuat aturan yang menguntungkan diri sendiri dan jaringan politik di bawahnya. Mekanisme nomor urut membuat wakil rakyat bergantung pada struktur partai. Pada akhirnya para wakil rakyat terpilih lebih loyal pada kepentingan partai ketimbang aspirasi rakyat/pemilih.

Bagi pemilih, peranan nomor urut mendistorsi mekanisme pasar politik. Suara rakyat jadi tereliminasi. Nomor urut mengingkari semangat satu suara satu “kebenaran”.

Pemilu mendatang masih melanjutkan tradisi demokrasi prosedural warisan dua pemilu sebelumnya. Meski rakyat bebas memilih dalam pemilu, tapi sesungguhnya rakyat belum sepenuhnya bebas menentukan wakil rakyat yang benar-benar diinginkannya. Pilihan politik rakyat masih terhalang “hukum besi” oligarki partai. Di tengah gemuruh jelang pemilu 2009, nampaknya gejala elite tetap menonjol ketimbang gejala demokrasi. Realitas politik yang berlangsung sesungguhnya kedaulatan rakyat direduksi partai, kedaulatan partai direduksi elite partai.

Penulis,

Akademisi, Alumnus Pascasarjana FISIP UI.

DALAM benak Made Jinah –sebut saja begitu–tidak pernah terlintas jadi pejabat politik. Satu-satunya obsesi hidup Made selepas bangku kuliah adalah jadi pengusaha di kampungnya. Bertahun-tahun bergelut usaha mimpi Made jadi kenyataan. Kini Made jadi pengusaha kelas wahid. Tidak hanya relasi bisnis yang meningkat, relasi politik pun bertambah. Parpol kesohor yang kembang-kempis dananya menawarkan jabatan empuk buat Made. Libido politik Made pun terlecut. Made berhasrat menyandingkan ekonomi dan politik, uang dan kekuasaan. Terbayang di kepalanya bila kedudukan politik berhasil direngkuh maka kedudukan ekonomi pun bertambah kuat. Made bernasib mujur, dalam pemilihan kepala daerah Made keluar sebagai pemenang. Apakah kehadiran Made Jinah jadi pejabat politik bermanfaat atau justru malapetaka bagi rakyat di daerahnya?

—————-

Berkah atau Musibah?

Ilustrasi di atas sekadar menyuguhkan fenomena bahwa pengusaha jadi penguasa tak terhindarkan dalam demokrasi. Pasalnya, demokrasi sendiri merupakan sistem politik yang mahal. Tiap kali pemilu digelar pemerintah menggelontorkan trilyunan rupiah uang negara. Belum lagi milyaran rupiah tersedot dalam tiap pelaksanaan pilkada.

Selain pemilu demokrasi membutuhkan partai politik, agar fungsinya berjalan baik partai juga membutuhkan biaya besar. Ironisnya, secara finansial partai-partai saat ini belum mandiri. Iuran anggota partai masih minim jumlahnya. Di samping bantuan pemerintah, keuangan partai banyak mengandalkan dana pihak donatur. Selain motif pribadi, minimnya keuangan partai turut memicu oknum-oknum parpol melakukan praktik korupsi.

Realitas seperti ini melapangkan jalan bagi pengusaha/pemodal menduduki jabatan-jabatan politik penting seperti, eksekutif pusat/daerah, legislatif (DPR/DPRD) dan petinggi partai. Di tingkat lokal elite politik sekaligus pengusaha tak terhitung jumlahnya.

Keterlibatan pengusaha jadi elite politik kadang menimbulkan dilema bagi demokrasi. Bila pengusaha terjun ke dunia politik dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliknya demi kemakmuran rakyat boleh jadi berkah bagi demokrasi. Tetapi kebanyakan motif utama pengusaha berkecimpung di politik adalah ekonomi. Mereka bergumul politik untuk memperkuat jaringan bisnis atau meminimalisir kerugian usaha yang mungkin terjadi.

Mereka cenderung meminta balas jasa atas dukungan finansial yang mereka berikan. Ada yang bertipe tidak meminta jabatan politik tapi hanya menuntut kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan bisnis mereka. Ada pula tipe menuntut jabatan politik tertentu. Bila pengusaha jadi pejabat politik dan mengelola kekuasaan demi kepentingan kelompok dan dirinya sendiri maka musibah bagi demokrasi. Kasus lumpur Lapindo jadi contoh gamblang.

Kelompok Dominan

Meski demokrasi menekankan prinsip persamaan dan kebebasan  dalam kenyataan di masyarakat terdapat kelompok dominan yang lebih berpengaruh dibanding kelompok lain. Kaum bangsawan adalah kelompok dominan dalam negara tradisional (kerajaan). Sedangkan pada negara modern di mana sistem perekonomiannya cenderung bercorak kapitalistik pengusaha jadi kelompok dominan. Dalam masyarakat campuran (tradisional menuju modern) kerap dijumpai pada aras lokal bangsawan sekaligus pengusaha jadi kelompok dominan.

Dalam realitas demokrasi memang kebijakan pemerintah tidak semata-mata ditentukan kelompok dominan melainkan dipengaruhi beragam kepentingan seperti: media, LSM, parpol dan kelompok kepentingan termasuk pengusaha. Artinya, kebijakan yang diputuskan pemerintah merupakan hasil interaksi politik dari berbagai kelompok kepentingan itu. Namun acapkali dalam interaksi politik seperti itu kelompok pengusaha atau elite politik sekaligus pengusaha lebih menentukan hasil akhir kebijakan pemerintah.

Kecenderungan kelompok pengusaha jadi kelompok dominan karena partai maupun pemerintah sama-sama menghadapi masalah struktural yakni keterbatasan modal. Problem keuangan di internal parpol menempatkan pengusaha jadi elite dalam sistem kepartaian. Konsekuensinya, kebijakan partai dikompromikan dengan kepentingan pengusaha. Demokratisasi di tubuh partai direduksi kepentingan pengusaha yang berkolaborasi dengan elite partai. Dengan kekuatan ekonominya ada kalanya pengusaha memiliki jaringan politik yang lebih luas dibanding aktivis partai. Kondisi ini membuat pengusaha lebih leluasa memainkan isu dalam rangka mengarahkan kebijakan pemerintah.

Kendala pemerintah setali tiga uang. Untuk menjalankan roda pemerintahan dan membiayai pembangunan membutuhkan dana besar. Dari berbagai sumber pendapatan pemerintah sektor pajak merupakan kontributor terbesar. Penyumbang pajak terbesar berasal dari kalangan swasta yakni pengusaha dan kaum profesional. Bila kelompok pengusaha kurang dilayani ada kemungkinan pendapatan pemerintah akan berkurang. Jika penerimaan pemerintah berkurang maka roda pemerintahan jadi lamban dan program pembangunan jadi tersendat. Pemerintah memang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Tetapi pemerintah cenderung memprioritaskan layanan kepada kelompok pengusaha. Dengan melayani kelompok pengusaha pemerintah berharap sumber penerimaan pemerintah tidak terganggu sehingga pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar. Kendala struktural ini menyebabkan kelompok pengusaha berada pada posisi dominan dalam masyarakat.

Pemilu sebagai sarana demokrasi memang memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mengganti pejabat politik secara reguler. Tetapi yang terjadi sesungguhnya hanyalah sirkulasi elite politik. Elite yang satu diganti elite yang lain. Hubungan kekuasaan antara elite politik dan rakyat tidak banyak berubah. Bahkan pejabat eksekutif di pusat dan daerah yang terpilih secara langsung pun ternyata cenderung melayani kepentingan kelompok tertentu. Demokrasi yang didengung-dengungkan jadi ideologi yang berfungsi memperhalus dominasi kelompok tertentu dalam masyarakat.

Bali Post, 2 Februari 2008

PEMILU telah empat tahun berlalu bahkan setahun lagi pemilu berikutnya akan tiba. Namun upacara demokrasi lima tahunan itu, masih menyisakan penyesalan bagi Ketut Sujati (40) –sebut saja demikian–yang dua kali nyaris menjadi wakil rakyat. Jejak prestasinya membuat kagum pendukung setia di daerahnya, selain sebagai aktivis partai yang vokal, dia juga bergelut di beberapa organisasi sosial. Selain berpendidikan, taraf ekonomi keluarganya pun cukup memadai. Wajahnya pun acapkali menghiasi koran lokal. Yang membuat Sujati dongkol, bukan karena dia kalah dalam urusan pendukung, tetapi karena namanya dalam daftar calon legislatif (caleg) berada di bawah kader lainnya, maka ia harus berlapang dada memberikan perolehan suaranya. Memang dalam sistem proporsional tertutup pemilu 1999 dan proporsional terbuka setengah 2004, hasil pemilu masih ditentukan oleh posisi dibandingkan prestasi sang kader, Caleg tadi merasa seperti dirampok dengan halus.